KEHIDUPAN DEMOKRASI LIBERAL

Ni Putu Aishwara Kusumaningtyas Sudana Putri

Pendahuluan

Sistem pemerintahan menjadi pedoman bagi kehidupan rakyat suatu negara mulai dari kehidupan dalam negeri maupun hubungan kerja sama yang dilakukan negara tersebut dengan negara lainnya. Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang dalam pembentukan sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan masyarakat Indonesia. Tahun demi tahun dilalui dengan perubahan berbagai macam sistem pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan ini karena perlunya penyesuaian kehidupan masyarakat Indonesia dengan sistem pemerintahan yang mendukung kehidupan dalam bernegara. Dengan adanya perubahan sistem pemerintah di Indonesia menjadi sebuah cermin terhadap pasang surutnya dinamika politik di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara dengan masyarakatnya yang memiliki keberagaman yang cukup banyak entah itu dari segi sosial maupun wilayah. Dengan keberagaman inilah menjadi kunci untuk menentukan sistem pemerintahan yang baik dan sesuai dengan budaya di Indonesia.

Setelah berhasil memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, para petinggi negara segera membentuk sistem pemerintahan untuk mendukung kehidupan bernegara masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Indonesia menjadi negara yang terbilang baru karena masih hangatnya kabar mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan berdirinya Indonesia menjadi negara baru dan merdeka dari penjajahan, para petinggi negara menyusun sebuah rencana untuk berdiskusi dan memutuskan sistem pemerintahan agar dapat sejajar dengan negara lainnya. Penyusunan sistem pemerintahan Indonesia dilaksanakan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1845 tepat satu hari setelah peristiwa proklamasi kemerdekaan. Sidang tersebut menghasilkan sebuah keputusan yaitu penetapan sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan pertama di Indonesia. Sistem pemerintahan ini berisi mengenai kehidupan negara bergantung kepada pemimpin negara yaitu presiden yang memiliki kewenangan dalam menentukan sebuah kebijakan, namun pada saat itu sistem pemerintahan ini tidak berjalan dengan efektif dan tidak terkontrol.

Dengan ketidakefektifan sistem pemerintahan presidensial yang seakan-akan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan kebijakan membuat pemerintah

memutuskan untuk mengubah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan presidensial kemudian diganti dengan sistem pemerintahan parlementer. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem pemerintahan parlementer ini menitik beratkan kewenangan kepada parlemen dalam pembangunan sebuah negara serta menjalankan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Sistem pemerintahan parlementer ini berlangsung cukup lama yaitu berlangsung taun 1950-1959. Dengan panjangnya jangka waktu sistem pemerintahan parlementer ini memunculkan berbagai macam kabinet yang mendukung sistem pemerintahan tersebut. Dengan dibentuknya pemerintahan parlementer di Indonesia, suasana politik di Indonesia berubah menjadi demokrasi liberal.

Pembahasan

Demokrasi liberal mengutamakan sebuah kebebasan. Sebelum memasuki era demokrasi liberal, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Pada bulan November 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat yang disebut dengan Maklumat 14 November. Tujuan dari keluarnya maklumat tersebut adalah perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Dengan perubahan sistem pemerintahan ini memberikan peningkatan dalam kebebasan berdemokrasi. Tepat 17 Agustus 1950 resmi dibubarkannya Republik Indonesia Serikat (RIS) maupun pengakuan kedaulatan dengan Belanda. Tak lama setelah itu, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah maklumat yang biasa disebut dengan Maklumat 14 November.

Dengan pergantian sistem pemerintahan presidensial mejadi parlementer menandakan bahwa bergesernya kedudukan pemerintahan dari presiden ke perdana menteri. Pada sistem pemerintahan parlementer atau masa demokrasi liberal ini menetapkan landasan hukum negara yang diguanakan adalah UUD Sementeara 1950. Sebelum memasuki masa demokrasi liberal, landasan hukum yang digunakan oleh pemerintah Indonesia adalah UUD 1945 yang kemudian diganti menjadi UUD RIS. Dengan perubahan landasan hukum tersebut menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang berbentuk negara perserikatan. Memasuki masa demokrasi liberal terjadi perubahan pada landasan hukum Indonesia yaitu UUD RIS digantikan dengan UUD sementara 1950. Berubahnya landasan hukum ini menjadi sebuah lembaran baru dari demokrasi liberal.

Pergantian pemerintahan yang terjadi di Indonesia baik itu landasan hukum maupun sistem pemerintahan menunjukkan sebuah latar belakang pemerintah Indonesia memutuskan untuk beralih ke dalam demokrasi liberal. Pergantian pemerintahan Indonesia menjadi demokrasi liberal adalah pada saa itu Indonesia benar-benar lepas dan berhasil bebas dari pengaruh maupun segala ancaman dari Belanda. Sebelum masa demokrasi, negara Indonesia adalah negara perserikatan, namun dengan bentuk negara ini sangat tidak sesuai dan cocok untuk masyarakat Indonesia. Hingga akhirnya para pendiri negara mengubah negara serikat kembali menjadi negara kesatuan republik Indonesia pada masa demokrasi liberal yang menurut pandangan mereka bentuk negara ini lebih sesuai dengan semangat persatuan masyarakat Indonesia.

Sistem politik yang berlangsung pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Ditetapkannya sistem multipartai ini mendorong lahirnya partai-partai politik pada masa itu. Pemebentukan sistem multipartai ini ditujukan untuk mengukur kekuatan perjuangan dan pengorbanan masyarakat Indonesia serta mempermudah dalam tanggung jawab kepada pemimpin barisan perjuangan. Tujuan dari sistsem multipartai ini dikatakan langsung oleh Mohammad Hatta. Munculnya berbagai macam partai politik ini tidak memiliki peran penting dalam memegang sebuah jabatan dan kedudukan yang penting dalam parlemen. Dengan kedudukannya yang tidak memiliki jabatan penting dalam parlemen membuat masing masing partai politik bersaing secara tidak sehat dan saling menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya. Partai politik pada masa demokrasi liberal lebih mengutakan kepentingan golongan atau partainya sendiri, inilah yang menjadi penyebab utama munculnya persaingan antar partai politik.

Pertentangan dan persaingan yang terjadi dari masing masing partai membawa dampak buru bagi kondisi politik pada masa demokrasi liberal, salah satunya adalah seringnya terjadi pergantian kabinet. Kabinet yang didirikan pada masa demokrasi liberal tidak bertahan lama sehingga terjadi pergantian kabinet sebanyak tujuh kali, diantaranya adalah Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhannuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda. Pergantian kabinet ini terjadi karena masing-masing kabinet memiliki program yang mengalami kegagalan dan tidak dapat berjalan dengan baik. Dilihat dari pergantian kabinet ini menunjukkan bahwa pada masa demokrasi liberal memiliki kondisi politik yang tidak stabil. Tidak stabilnya kondisi politik ini berimbas kepada aspek lainnya, salah satunya adalah aspek ekonomi.

Kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal sangatlah tidak stabil. Hal ini terjadi karena pengaruh aspek lainnya yang dapat membawa dampak buruk bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Perekonomian di Indonesia pada saat itu sangatlah tidak stabil dan dapat terbilang cukup berantakan. Untuk mejaga kestabilan serta usaha untuk memperbaiki masalah perokonomian di Indonesia, pemerintah Indonesia memilih untuk mengeluarkan bebagai macam kebijakan dalam bidang perekonomian diantaranya adalah kebijakan Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, Nasionalisasi De Javashe Bank maupun Sistem Ekonomi Ali Baba.

Kebijkan ekonomi yang dikenal dengan Gunting Syafruddin berisikan bahwa adanya pemotongan nilai uang yang diambil oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara untuk menangani defisit anggaran negara. Munculnya kebijakan Gunting Syafruddin ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ekonomi selanjutnya adalah Gerakan Benteng. Kebijakan ini berisikan pengubahan struktur ekonomi kolonial menjadi nasional. Hal ini diimplementasikan dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia melalui kredit, namun program ini gagal karena para pengusaha belum mampu bersaing dengan yang lainnya bahkan menyebabkan kerugian dan menambah defisit anggaran negara dengan jumlah yang cukup besar.

Nasionalisasi De Javasche Bank merupakan sebuah bank Belanda yang kini menjadi Bank Indonesia. Bank tersebut digunakan untuk menaikkan pendapatan negara, menurunkan biaya dalam bidang perdagangan yaitu penurunan biaya ekspor dan lebih menghemat pengeluaran negara. Dengan adanya Nasionalissi De Javasche Bank ini membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih bebas dalam menjalankan kebijakan dalam bidang perekonomian. Sistem ekonomi Ali Baba menjadi sebuah kebijakan yang melatih tenaga pribumi. Kebijakan Ali Baba ini diusulkan oleh Iskaq Tjokrohadisurjo dan melibatkan pengusaha pribumi maupun pengusuha yang memiliki keturunan Tionghoa. Melatih tenaga kerja pribumi yang dibantu oleh pengusaha yang berasal dari keturunan Tionghoa. Kebijakan ini kembali gagal karena tidak berjalan dengan baik. Jatuhnya perekonomian juga ditandai dengan pengusaha Belanda yang berada di Indonesia mengalami kemunduran dan menjual perusahaan, hal ini menjadi sebuah peluang yang besar namun kenyataannya berbanding terbalik kareena pengusaha pribumi belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengambil alih dan membangun kembali perusahan tersebut.

Penutup

Terbentuknya demokrasi liberal di Indonesia dapat terbilang cukup lama. Dengan sistem pemerintahan dengan demokrasi liberal yang cukup lama ini membuat kondisi negara tidak stabil. Keputusan pemerintah dalam kebijakan sistem multipartai tidak berjalan mulus, justru membuat kondisi politik di Indonesia tidak dapat berjalan dengan baik. Dilihat berdasarkan kondisi ekonomi dan politik, masa demokrasi liberal sangatlah tidak stabil. Demokrasi lieberal membawa ketidakstabilan bagi pemerintah Indonesia. Dengan kestabilan yang semakin menjadi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengganti sistem pemerintahan parlementer menjadi sistem demokrasi terpimpin. Ketidakstabilan dalam berbagai bidang ini juga membuat Presiden Soekarno memutuskan untuk mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. Dekrit Presiden ini berisi bahwa Dewan Konstituante dibubarkan dan UUD Sementara 1950 digantikan kembali dengan UUD 1945. Dengan pergantian ini menjadi awal baru kembali bagi pemerintah Indonesia dalam menyesuaikan kedudukan negara dengan sistem pemerintahan yang telah diputuskan

DAFTAR PUSTAKA

Nailufar, N. N. (2020, Maret 10). Kebijakan Ekonomi pada Masa Demokrasi Liberal .

Palasari, B. (2022, Mei 18). Latar Belakang Munculnya Demokrasi Liberal di Indonesia . Prinada, Y. (2022, September 16). Sejarah Masa Demokrasi Parlementer atau Liberal di

Indonesia.

Qothrunnada, K. (2021, November 19). Apa Itu Demokrasi Liberal? Ini Sejarah hingga Masa Berakhirnya di Indonesia.

Samsa, A. (2019). Sistem Pemerintahan di Indonesia sejak Tahun 1945 hingga Amandemen Pasca Reformasi.

Sistem Kepartaian yang Berlangsung pada Masa Demokrasi Parlementer. (2020, Maret). Utami, S. N. (2022, Januari 14). Isi dan Tujuan Maklumat 14 November 1945.